AKTE PERNIKAHAN
 

 A.    Untuk Pernikahan Standard* :
Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang baru menikah untuk pertama kalinya dan tidak memiliki variabel tambahan dari kondisi khusus tertentu lainnya
1 ........
(Asli) ... Akte Pemberkatan Agama (kristen, buddha, hindu) ... mutlak
2 ........
(Copy) ... Kartu Tanda Penduduk milik kedua calon mempelai
2a ......
(Asli) ... N1, N2, N4 dan PM1 (Surat Pengantar Kelurahan) milik kedua calon mempelai ... mutlak
3 ........
(Copy) ... Kartu Keluarga milik kedua calon mempelai
3a ......
(Asli) ... Akte Kelahiran milik kedua calon mempelai ... mutlak
5 ........
(Copy) ... Surat Ganti Nama dari data - data yang terkait ... jika ada
6 ........
(Copy) ... Warga Negara Indonesia (WNI) / Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKKRI) / Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) / K-1 / OS 19 milik kedua calon mempelai (salah satu atau keduanya, atau bila ada perkawinan campur)
7 ........
(2 (dua) orang) Saksi Utama ... mutlak
8 ........
(Asli) ... Pas Foto berwarna, ukuran 4 Cm x 6 Cm & berdampingan sebanyak 5 buah
9 ........
Hasil Pengumuman Perkawinan / Pernikahan dari Catatan Sipil
Contoh Akte Pernikahan Standard* :  [ klik disini ]
Penjelasan dari bagan diatas adalah sebagai berikut :
1 ........
(Asli) ... Akte Pemberkatan Agama ... mutlak
Keterangan Tambahan  :
a.
Akte Pemberkatan yang didasarkan oleh hukum agama / Surat Perkawinan Agama ini MUTLAK diminta oleh Catatan Sipil. Tanpa adanya Akte Pemberkatan yang didasarkan oleh hukum agama / Surat Perkawinan Agama ini, maka pembuatan Akte Pernikahan secara Catatan Sipil tersebut tidak bisa dilanjutkan pembuatannya.
       
Untuk beberapa saat kedepan, kami akan menampilkan beberapa informasi alamat Rumah Ibadah gereja / vihara / pura yang memiliki wewenang untuk menerbitkan Akte Pemberkatan Agama yang telah diakui legalitasnya oleh Catatan Sipil Jakarta (Catatan : TIDAK SEMUA Gereja / Pura / Vihara diakui legalitas Akte Pemberkatan Agamanya oleh Catatan Sipil, karena Gereja / Pura / Vihara tersebut mungkin belum terdaftar secara resmi di Catatan Sipil sebagai Lembaga Perkawinan Agama yang sah di Indonesia)
b.
Kaidah utama yang dikandung dalam undang-undang pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah bahwa setiap pernikahan harus dilandasi dengan hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing, artinya tanpa adanya pengesahan perkawinan oleh agama berdasarkan undang-undang tersebut tidaklah dapat dicatatkan oleh negara / secara hukum di Catatan Sipil
c.
Pencatatan Pernikahan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan menurut / secara Agama Islam harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bukan di Catatan Sipil.
Sedangkan Pencatatan Pernikahan di Kantor Catatan Sipil ini hanya diperuntukan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan menurut / secara Agama non - Islam atau, bila salah satu dari calon mempelai beragama Islam dan berkeinginan melangsungkan Pencatatan Pernikahan menurut / secara Agama non - Islam
d.
Sebaiknya catatkan pernikahan Anda pada Catatan Sipil selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perkawinan menurut Agama dilangsungkan (karena untuk didaftarkan terlebih dahulu di Catatan Sipil dan menunggu keluarnya Hasil Pengumuman Perkawinan / Pernikahan), atau 2 (dua) bulan sebelum anak pertama akan dilahirkan (sebenarnya ini untuk menghindari denda Pengakuan dan Pengesahan Anak, lihat Penjelasan singkat tentang variabel tambahan dari kondisi khusus untuk pernikahan Non-Standard** pada no. 12. klik disini)
e.
Mintalah Akte Pemberkatan pada 'hari / saat itu' juga dari lembaga agama yang menikahkan Anda (Gereja / Pura / Vihara) setelah prosesi pemberkatan dan tanda tangan pengesahan perkawinan selesai dilaksanakan, & langsung berikan pada Hakim yang bersangkutan agar pemrosesan Akte Pernikahan Anda secepatnya selesai
f.
Akte Pemberkatan / Surat Perkawinan Agama (dari Gereja / Vihara / Pura) merupakan syarat mutlak bagi semua kode golongan tanpa terkecuali (lihat Penjelasan Tambahan no. 16. di Akte Kelahiran mengenai kode golongan tersebut)
  
Kami bisa membantu para pasangan yang membutuhkan Akte Pemberkatan Agama ini dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- per pasangan
g.
Anda harus menyertakan Surat / Akte Pemberkatan Agama milik Anda yang Asli pada kami. Surat / Akte Pemberkatan Agama milik Anda yang Asli tersebut akan kami buatkan Tanda Terima berkas Data Akte Nikah* ... jangan khawatir
2 ........
(Copy) ... Kartu Tanda Penduduk milik kedua calon mempelai
Keterangan Tambahan  :
a.
Sebaiknya kedua calon mempelai memiliki Kartu Tanda Penduduk yang beralamat di dalam wilayah Jakarta untuk pembuatan Akte Pernikahan yang dipercayakan pada kami atau, minimal salah satu dari kedua calon mempelai tersebut memiliki Kartu Tanda Penduduk yang beralamatkan di dalam wilayah Jakarta
b.
Kami tidak bisa membantu sama sekali untuk membuatkan Akte Pernikahan Catatan Sipil Jakarta Anda, jika kedua calon mempelai tersebut tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk wilayah Jakarta
c.
Bila salah satu dari kedua calon mempelai memiliki Kartu Tanda Penduduk beralamatkan di luar wilayah Jakarta, maka pembuatan Akte Pernikahan di Catatan Sipil Jakarta ini harus dilaporkan pada 'Notaris Domisili' terlebih dulu
d.
Sebaiknya pelaporan ke 'Notaris Domisili' ini dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dimulainya proses pernikahan akan dilakukan
e.
Kami bisa membantu pelaporan ke 'Notaris Domisili' ini dengan tambahan biaya sebesar Rp. 250.000,- per pasangan
2a ......
(Asli) ... N1, N2, N4 dan PM1 (Surat Pengantar Kelurahan) milik kedua calon mempelai ... mutlak
Keterangan Tambahan  :
a.
Mulai per bulan Juli 2006 kedua calon mempelai diharuskan memberikan tambahan Surat Pengantar dari Kelurahan, yaitu : N1, N2, N4 dan PM1 kepada pihak Catatan Sipil sebagai syarat mutlak perkawinan di Jakarta
b.
Surat Pengantar dari Kelurahan, yaitu : N1, N2, N4 dan PM1 ini didapatkan atau diterbitkan oleh kelurahan terkait yang bisa dilihat dari Kartu Keluarga masing-masing mempelai (termasuk kelurahan di luar Jakarta seperti Bandung, Bogor, Medan, Kupang dan sebagainya)
3 ........
(Copy) ... Kartu Keluarga milik kedua calon mempelai
Keterangan Tambahan  :
a.
Masing - masing dari kedua calon mempelai yang akan membuat Akte Pernikahan ini harus menyertakan Kartu Keluarganya masing - masing {diberlakukan kondisi peraturan yang sama dengan peraturan di Kartu Tanda Penduduk karena saling berhubungan (ingat !!! pembuatan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Kartu Keluarga memiliki KTP Jakarta berarti memiliki Kartu Keluarga Jakarta, kecuali memanfaatkan jasa 'Notaris Domisili')}
b.
Catatan Sipil memperbolehkan kartu keluarga yang berkondisi = nama dari kedua calon mempelai tersebut sudah tertulis menjadi satu Kartu Keluarganya (sudah digabung), yang penting alamatnya di dalam wilayah Jakarta, sedangkan bila berkondisi = kartu keluarga kedua calon mempelai beralamat di luar wilayah Jakarta (nama kedua calon mempelai tersebut sudah tertulis di satu lembar Kartu Keluarga yang sama / sudah digabung) dan berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pihak Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berhak untuk menolak atau menerimanya (berhubungan dengan Kartu Tanda Penduduk)
3a ......
(Asli) ... Akte Kelahiran milik kedua calon mempelai ... mutlak
Keterangan Tambahan  :
a.
Bila Akte Kelahiran milik calon mempelai (salah satu atau keduanya) diterbitkan dari luar Jakarta (yang penting, masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia), maka proses pembuatan Akte Pernikahan Jakarta sudah sesuai dengan prosedur (tidak bermasalah)
b.
Bila Akte Kelahiran calon mempelai (salah satu atau keduanya) diterbitkan dari luar wilayah NKRI, berarti salah satu atau keduanya memiliki Akte Kelahiran Luar Negeri, maka untuk itu Akte Kelahiran Luar Negeri milik calon mempelai tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu ke Catatan Sipil untuk mendapatkan Tanda Bukti Laporan Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, baru bisa melanjutkan proses pembuatan Akte Pernikahan Jakarta
c.
Sebaiknya pelaporan kelahiran ini dilakukan dari jauh jauh hari sebelum Pernikahan dilakukan, karena dikhawatirkan proses pelaporan ini akan memakan waktu lama (lebih dari 20 hari kerja) seperti yang telah dijelaskan di Tanda Bukti Laporan Kelahiran ini
d.
Pada saat memberikan berkas Data Akte Nikah* pada kami, Anda harus melampirkan Akte Kelahiran milik Anda yang Asli. Anda bisa mempercayakan Akte Kelahiran milik Anda yang Asli tersebut pada kami tentunya dengan disertai Tanda Terima berkas Data Akte Nikah* dari kami, ... jangan khawatir
e.
Akte Kelahiran merupakan syarat mutlak bagi semua kode golongan tanpa terkecuali
5 ........
(Copy) ... Surat Ganti Nama dari data - data yang terkait ... jika ada
Keterangan Tambahan  :
Hal - hal yang menyebabkan dibutuhkannya Surat Ganti Nama ini, karena  :
a.
Adanya perbedaan nama calon mempelai (keduanya atau salah satu) yang tertera di Akte Kelahirannya dengan nama yang tertera di Passport atau Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga atau SBKRI / WNI / SKKRI / K-1 / OS 19 / dokumen penting pribadi lain miliknya sendiri
b.
Atau, bila calon mempelai (keduanya atau salah satu) melakukan peminjaman status kewarganegaraan (SBKRI / WNI / SKKRI / K-1 / OS 19) dari orang tua atau kakek / neneknya sendiri, dan kakek / nenek si calon mempelai tersebut pernah melakukan perubahan / penggantian nama
c.
Surat Ganti Nama merupakan syarat mutlak bagi semua kode golongan tanpa terkecuali bila memang pernah ada terjadi pergantian nama
6 ........
(Copy) ... Warga Negara Indonesia (WNI) / Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKKRI) / Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) / K-1 / OS 19 milik kedua calon mempelai (salah satu atau keduanya bila ada perkawinan campur)
Keterangan Tambahan  :
a.
Sebaiknya calon mempelai (salah satu atau keduanya) memiliki SKKRI / SBKRI / WNI / K-1 / OS 19 atas namanya sendiri
b.
Bila si calon mempelai (salah satu atau keduanya) tidak memiliki SKKRI / SBKRI / WNI atas namanya sendiri, bisa meminjam SKKRI / SBKRI / WNI milik Orang Tua Kandung atau kakek / neneknya sendiri. Peminjaman ini berdasarkan dari status yang tertulis di dalam Akte Lahir milik si calon mempelai itu sendiri. Apakah si calon mempelai tersebut anak luar nikah / kawin atau anak dari pasangan suami istri ? Bila yang tertulis adalah anak luar nikah / kawin, maka SKKRI / SBKRI / WNI yang dipinjam adalah milik Orang Tua Perempuan dari si calon mempelai tersebut (si calon mempelai ikut nama keluarga / marga Ibu). Sedangkan bila yang tertulis adalah anak dari pasangan suami istri, maka SKKRI / SBKRI / WNI yang dipinjam adalah milik Orang Tua Laki-laki dari si calon mempelai tersebut (si calon mempelai ikut nama keluarga / marga Ayah)
c.
Ataupun bila calon mempelai (salah satu atau keduanya) tidak memiliki SKKRI / SBKRI / WNI, maka bisa menggunakan K-1 / OS 19 atas namanya sendiri (ini salah satu kegunaan dari K-1 / OS 19, dikarenakan pada K-1 / OS 19 ada tulisan yang menyatakan dengan jelas status kewarganegaraan dari yang bersangkutan, lihat OS 19)
d.
Bila calon mempelai (salah satu atau keduanya) tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas, maka proses pembuatan Akte Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan, sehingga akan mengakibatkan ... anak yang kelak akan dimiliki oleh pasangan tersebut berstatus anak luar nikah. Beberapa biro jasa mampu melakukan proses "tembak WNI" dengan kondisi harga yang cukup mahal tentunya
e.
Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKKRI) / Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) / WNI / K 1 / OS 19 merupakan syarat mutlak bagi 1917 & 1849 serta seluruh WNI keturunan Arab / India / Timur Asing lainnya seperti : Timur Tengah, Pakistan, Turki, Bangladesh dan Brunei Darusalam atau lainnya, yang beragama non - Islam saja (lihat Penjelasan Tambahan no. 3a. dan no. 16. di Akte Kelahiran mengenai kode tersebut)
f.
Ingat !!! Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKKRI) / Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) / WNI / K 1 / OS 19 tidak diperlukan oleh beberapa golongan, inilah sebabnya mengapa kami tulis (salah satu atau keduanya), karena mungkin terjadi perkawinan campuran antara 1920 dengan 1917, atau antara 1933 dengan 1849, atau antara 1920 dengan 1849, atau antara 1933 dengan 1917, dan variasi kondisi lainnya (yang penting bukan pernikahan antara : 1920 / 1933 / Non STBLD yang beragama Islam dengan 1920 / 1933 / Non STBLD yang beragama Islam atau dengan WNI keturunan berkode golongan 1920 / 1933 yang beragama Islam atau dengan WNI yang berkode Non STBLD yang merupakan pribumi Asli)
7 ........
(2 (dua) orang) Saksi Utama ... mutlak
Keterangan Tambahan  :
a.
Saksi Utama disini adalah sebanyak 2 (dua) orang, dimana setiap saksi mewakili 1 (satu) calon mempelai dalam pengesahan pembuatan Akte Pernikahan di hadapan Hakim
b.
Para Saksi Utama ini harus yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang diakui di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia / NKRI
c.
Orang Tua dari kedua calon mempelai tidak boleh menjadi saksi utama dari pernikahan / perkawinan tersebut, kecuali bila diposisikan sebagai saksi tambahan / optional (jika mau)
d.
2 orang Saksi Utama merupakan syarat mutlak bagi semua kode golongan tanpa terkecuali bagi pengesahan pembuatan Akte Pernikahan di hadapan Hakim pada saat prosesi Ketuk Palu dilakukan
8 ........
(Asli) ... Pas Foto berwarna, ukuran 4 Cm x 6 Cm & berdampingan sebanyak 5 buah
 
Contoh :
 
9 ........
Hasil Pengumuman Perkawinan / Pernikahan dari Catatan Sipil
Keterangan Tambahan  :
     
Hasil Pengumuman Perkawinan / Pernikahan dari Catatan Sipil ini merupakan sebuah 'Izin resmi yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil', dan merupakan jawaban atas permohonan pernikahan kedua calon mempelai tersebut boleh dilakukan atau tidak (Hasil Pengumuman ini akan muncul dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja (maksimal) setelah Data Akte Nikah* Anda kami terima)